SEJARAH PERGERAKAN NASIONAL

SEJARAH PERGERAKAN NASIONAL

Latar Belakang Lahirnya Pergerakan Nasional
Pergerakan kebangsaan Indonesia atau lebih dikenal dengan pergerakan nasional merupakan suatu gejala sejarah tersendiri di Indonesia. Dalam artian, zaman ini menjadi sebuah penanda bahwa bangsa Indonesia memasuki sebuah babak baru dalam perjalanan sejarahnya. Pergerakan nasional dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal.
1.1 Faktor Internal
1.1.1 Sejarah masa lampau yang gemilang
Sebelum kedatangan bangsa Barat, kita sebagai bangsa telah mampu mengatur diri sendiri, memiliki kedaulatan atas wilayah di mana kita
tinggal. Kebesaran ini tentu secara psikologis membawa pikiran dan angan-angan bangsa Indonesia untuk senantiasa dapat menikmati kebesaran itu. Namun demikian tidak berarti kita kembali pada masa lalu, tetapi kebesaran Majapahit dan Sriwijaya dapat menggugah perasaan nasionalisme golongan terpelajar pada awal abad XX. Tidaklah berlebihan jika kebesaran pada masa lampau itu mendorong semangat para tokoh pergerakan dalam upaya melepaskan diri dari penjajahan Belanda.
1.1.2 Penderitaan rakyat akibat kolonialisme
Bangsa Indonesia mengalami masa penjajahan yang panjang dan menyakitkan sejak kedatangan Portugis, Belanda, Inggris, dan Perancis. Rasa benci rakyat Indonesia muncul karena adanya jurang pemisah antara bangsa Barat dengan rakyat Bumiputra. Hal ini karena penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam bidang politik terjadi keterbatasan memperoleh kesempatan dalam bidang politik dan pemerintahan, dalam bidang ekonomi adanya sistem monopoli, dalam bidang sosial adanya kesombongan rasial yang ditonjolkan, dalam bidang pendidikan kurangnya sekolah dan diskriminasi dalam memperoleh kesempatan belajar. Penderitaan yang terjadi di berbagai sektor kehidupan ini menjadikan rakyat Indonesia muncul kesadaran nasionalnya dan mulai memahami perlunya menggalang persatuan. Atas prakarsa para intelektual maka angan-angan ini dapat menjadi kenyataan dalam bentuk perjuangan modern.
1.1.3 Peranan golongan terpelajar
Setelah pemilik-pemilik modal Belanda berhasil menerapkan Politik Pintu Terbuka (Politik Drainage) maka diterapkanlah politik etis atau dikenal juga dengan Trilogi van Deventer. Politik etis ini mencakup Edukasi, Emigrasi dan Irigrasi. Salah satu trilogi dari Politik Etis adalah edukasi, tujuan awalnya adalah untuk mendapatkan tenaga kerja atau pegawai rendah dan mandor-mandor atau pelayan-pelayan yang dapat membaca dengan gaji yang murah. Untuk kepentingan tersebut, Belanda mendirikan sekolah-sekolah rakyat pribumi.
Pendidikan kolonial bukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, namun dirancang untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga murah bagi Hindia Belanda. Salah satu kebijakan pemerintah Hindia Belanda, kemudian banyak lembaga pendidikan berdiri. Namun demikian ternyata perbedaan warna kulit menjadi salah satu hambatan masuk sekolah. Sistem pendidikan juga dikembangkan disesuaikan dengan status sosial masyarakat (Eropa, Timur Asing dan Bumiputra). Untuk kelompok bumiputra masih diwarnai oleh status keturunan yang terdiri atas kelompok bangsawan/kaum priyayi dan rakyat jelata.
Macam-macam pendidikan pada masa itu antara lain:
1) Pendidikan setingkat Sekolah Dasar, di antaranya:
a) ELS (Europese Lagere School), sekolah Belanda, lama pendidikan 7 tahun.
b) HCS (Hollands Chinese School), Sekolah Cina, lama pendidikan 7 tahun.
c) HIS (Hollands Inlandse School), Sekolah Hindia–Belanda, lama pendidikan 7 tahun.
2) Pendidikan setingkat Sekolah Menengah Pertama/Atas di antaranya:
a) HBS (Hogere Burger School), Sekolah Menengah, lama pendidikan 5 tahun.
b) MULO (Meer Uitgebreid Lager Ondewijs), Pendidikan Rendah Lebih Intensif, lama pendidikan 3 – 4 tahun.
c) AMS (Algemene Middelbare School), Sekolah Menengah Umum, merupakan sekolah lanjutan dari MULO, lama pendidikan 5 tahun.
d) KS (Kweek School), Sekolah Guru, lama pendidikan 6 tahun.
3) Pendidikan Tinggi di antaranya:
a) Technische Hooge School: Pendidikan Tinggi Teknik.
b) Rechts Hooge School: Sekolah Hakim Tinggi.
c) GHS (Geneeskundige Hogeschool).
d) OSVIA (Opleiding School voor Inlandse Ambtenaren), Sekolah Pendidikan Pegawai Pribumi.
e) STOVIA (School Tot Opleiding Voor Inlandsche Artsen), Sekolah Kedokteran Jawa.
Para pelopor pergerakan nasional terdiri atas para pelajar STOVIA. Kelompok intelektual khususnya lulusan dokter Jawa termasuk kelompok yang peka terhadap keadaan pada saat itu, mengingat tugas yang diembannya berupa pengabdian terhadap kondisi masyarakat Indonesia yang sangat memprihatinkan. Di mana-mana terlihat lingkungan yang kurang bersih sehingga menimbulkan penyakit menular khususnya penyakit kulit, kolera, disentri, dan penyakit endemi lainnya. Selain itu kemampuan berkomunikasi dan intelektualitas mereka juga menjadi modal berharga yang membuka cakrawala berfikir sehingga pada gilirannya pada diri mereka timbul gagasan-gagasan segar, tercermin dari gagasannya dalam mengembangkan taktik perjuangan dari gerakan yang bersifat fisik (perjuangan menggunakan senjata/fisik) ke dalam organisasi modern (perjuangan diplomasi/non fisik).
1.2 Faktor Eksternal
Sebenarnya timbulnya pergerakan nasional Indonesia di samping disebabkan oleh kondisi dalam negeri seperti diuraikan di atas, juga ada faktor yang berasal dari luar (faktor ekstern) yaitu:
1.2.1 Kemenangan Jepang atas Rusia
Pada tahun 1904 – 1905 terjadi peperangan antara Jepang melawan Rusia, yang keluar sebagai pemenang dalam peperangan itu adalah Jepang. Hal ini terjadi karena Jepang telah melakukan perubahan strategi politik luar negerinya dari kebijaksanaan pintu tertutup menjadi pintu terbuka dengan suatu proses yang kita kenal dengan Meiji Restorasi. Dengan demikian Jepang mulai terbuka terhadap dunia luar, bahkan sistem pemerintahannya meniru gaya Inggris sedangkan modernisasi angkatan perangnya meniru Jerman.
Di samping itu masyarakat Jepang memiliki semangat Bushido (jalan ksatria). Semangat ini di samping menunjukkan kesetiaan kepada Kaisar/ tanah air/semangat nasionalisme, sekaligus menunjukkan suatu etos kerja yang tinggi, penuh dengan disiplin dan kerja keras. Dengan demikian kemenangan Jepang atas Rusia memberikan semangat juang terhadap para pelopor pergerakan nasional di Indonesia.
1.2.2 Partai Kongres India
India adalah bangsa yang memiliki nasib sama dengan bangsa Indonesia, yaitu sebagai sesama bangsa terjajah. Bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda (dalam perkembangan sejarah selanjutnya juga pernah dijajah oleh Inggris) sedangkan India merupakan tanah jajahan Inggris. Perlawanan juga terjadi terhadap Inggris yang ada di India, atas inisiatif seorang Inggris (Allan Octavian Hume) pada tahun 1885 ia mendirikan Partai Kongres India. Dibawah kepemimpinan Mahatma Gandhi, partai ini kemudian menetapkan garis perjuangan: Swadesi, Satyagraha dan Ahimsa. Ketiga elemen ini mengandung makna kemandirian, menuntut kebenaran dengan memperjuangkan peraturan yang sesuai dengan kepentingan bangsa India, serta melakukan suatu perjuangan tanpa kekerasan (ahimsa dalam bahasa India artinya dilarang membunuh). Nilai-nilai yang terkandung dalam garis perjuangan Partai Kongres India ini banyak memberikan inspirasi terhadap perjuangan di Indonesia seperti melalui perjuangan organisasi dan Gerakan Samin.
1.2.3 Nasionalisme di Philipina
Philipina merupakan jajahan Spanyol yang berlangsung sejak 1571-1898. Seperti yang terjadi terhadap India dan Indonesia, ternyata gerakan-gerakan yang ada di Asia ini bukan sekedar perlawanan terhadap dominasi asing, tetapi lebih merupakan suatu revolusi politik dan moral. Demikian juga dengan akibat yang ditimbulkan, hanyalah penderitaan terhadap bangsa yang terjajah.
Dalam perkembangannya kemudian di Philipina muncul seorang tokoh Jose Rizal, yang pada tahun 1892 melakukan perlawanan bawah tanah terhadap kekejaman Spanyol. Tujuan yang ingin dicapai adalah bagaimana membangkitkan nasionalisme Philipina dalam menghadapi penjajahan Spanyol. Dalam perjuangannya Jose Rizal dihukum mati setelah gagal dalam pemberontakan Katipunan. Perjuangan bangsa Philipina melawan penjajah ini merupakan salah satu contoh perlawanan terhadap dominasi asing yang kemudian juga terjadi di negara-negara lain seperti di Mesir, Turki, dan Cina.
1.2.4 Gerakan Nasionalisme Cina
Munculnya gerakan nasionalisme di Cina diawali dengan terjadinya pemberontakan Tai Ping (1850–1864) dan kemudian disusul oleh pemberontakan Boxer. Gerakan ini ternyata berimbas semangatnya di tanah air Indonesia.
1.2.5 Gerakan Turki Muda
Gerakan nasionalisme di Turki pada tahun 1908 dipimpin oleh Mustafa Kemal Pasha. Gerakannya dinamakan Gerakan Turki Muda. Gerakan ini ternyata juga berimbas semangatnya di tanah air Indonesia.
2. Peran Golongan Terpelajar, Profesional, dan Pers dalam Pergerakan Nasional
Nasionalisme jika dilihat dari aspek bahasa, berasal dari kata Natie (Belanda), atau nation (Inggris) yang berarti bangsa. Bangsa dapat terbentuk karena faktor budaya, ekonomi, politik, teritorial/wilayah yang memiliki kesepakatan bersama serta mempunyai suatu tujuan tertentu. Sebelum lahirnya pergerakan nasional telah ada “benih-benih” terlebih dahulu yaitu kesadaran nasional. Kesadaran nasional sebenarnya suatu pandangan yang sangat terkait dengan soal perasaan, kehendak untuk hidup bersama yang timbul antara sekelompok manusia yang nasibnya sama dalam masa lampau yang mengalami penderitaan bersama. Kesadaran nasional memiliki fungsi penting yakni suatu kesadaran yang menempatkan pengalaman, perilaku serta tindakan individu/seseorang dalam kerangka nasional.
Rasa kebangsaan terbentuk sejak Kebangkitan Nasional pada tahun 1908. Perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia menghadapi penjajah dipicu oleh harga diri sebagai bangsa yang ingin merdeka di tanah airnya sendiri tanpa tekanan penjajah. Hal ini ditunjang dengan munculnya pendidikan. Kebutuhan pendidikan telah disadari sebagai kebutuhan yang tidak bisa ditunda dan diabaikan lagi, kesadaran ini semakin hari semakin meluas di Indonesia. Pendidikan pula yang akhirnya melahirkan golongan terpelajar yang mampu membuka kesadaran bahwa penguasaan ilmu pengetahuan merupakan bekal untuk menghadapi bangsa Barat menuju kemerdekaan.
Selain golongan terpelajar muncul juga golongan sosial yang bekerja sesuai dengan bidangnya yang disebut sebagai golongan profesional, misalnya guru, dokter, dan wartawanMereka memiliki ruang gerak sosial yang luas sehingga mendapat kesempatan pergaul-\an yang luas dengan masyarkat dari berbagai suku dan budaya yang berlainan. Hubungan ini pada akhirnya tidak terbatas pada hubungan kerja, keluarga, namun juga menciptakan hubungan sosial yang harmonis, sehingga lambat laun muncul integritas nasional.
Selain dua golongan yang telah disebutkan di atas, peran pers dalam pergerakan nasional juga sangat besar. Surat kabar yang diidentifikasi sebagai surat kabar pertama yang dimiliki dan dierbitkan oleh bangsa Indonesia adalah Medan Priyayi yang diterbitkan oleh R.M. Tirtoadisuryo tahun 1907. Dan pendiri Medan Priyayi dianggap dianggap sebagai wartawan pertama yang menggunakan surat kabar sebagai alat untuk membentuk pendapat umum. Seiring dengan meningkatnya kesadaran kebangsaan yang aktualisasinya nampak dari semakin banyaknya organisasi pergerakan, maka pers nasional juga semakin menempatkan kedudukannya sebagai alat perjuangan pergerakan. Biasanya tokoh pergerakan terlibat dalam kegiatan jurnalistik, bahkan banyak di antaranya yang memulai aktivitasnya melalui profesi jurnalis.
Hampir semua organisasi pergerakan pada masa itu memiliki dan menggunakan surat kabar atau majalah untuk menyuarakan ide-ide dan aspirasi perjuangannya.Budi Utomo pada awal pertumbuhannya telah mengambil alih Dharmo Kondo, majalah yang sebelumnya dimiliki dan diterbitkan oleh orang Cina. Setelah mengalami masa pasang surut dalam perkembangannya, harian Dharmo Kondo berubah nama menjadi Pewarta Oemoem, dan menjadi pembawa suara Partai Indonesia Raya (Parindra). Selain Dharmo Kondo, Budi Utomo pernah juga menerbitkan Budi Utomo (1920), Adilpalamerta (1929), dan Toentoenan Desa pada tahun 1930.
Sementara itu Sarekat Islam setelah mengadakan kongresnya yang pertama pada tahun 1931 di Surabaya, menerbitkan Oetoesan Hindia. SI juga menerbitkan Bendera Islam, Sarotama, Medan Moelimin, Sinar Djawa, Teradjoe. Indische Partij dibawah pimpinan Tiga Serangkai
menjadikan Het Tijdsichrift dan De Expres sebagai alat propagandanya. Melalui kedua media ini, tulisan-tulisan tokoh Indische Partij dimuat. Di antaranya yang terkenal adalah tulisan Suwardi Suryaningrat yang berjudul Als ik eens Nederlander was (Andaikata Aku Seorang Belanda).
Lahirnya PKI (1920) makin menambah jumlah surat kabar partai. Pada akhir tahun 1926, tercatat lebih dari dua puluh penerbitan PKI yang tersebar di berbagai kota. Di lain tempat, organisasi pergerakan yang ada di negeri Belanda, Perhimpunan Indonesia telah menerbitkan medianya Indonesia Merdeka yang sebelumnya bernama Hindia Putera..Tulisan-tulisan tokoh PI dalam majalah tersebut banyak berpengaruh terhadap perjuangan pergerakan di tanah air.
Bukan hanya organisasi politik yang menerbitkan pers, tapi organisasi kedaerahan, organisasi kepemudaan, organisasi yang bersifat sosial keagamaan turut pula menerbitkan surat kabar atau majalah. Para perkumpulan ini telah menyadari pentingnya sebuah media pers untuk menyampaikan aspirasi perjuangan. Demikianlah peranan pers nasional sebagai alat perjuangan dengan orientasinya yang mendukung perjuangan pergerakan nasional telah mengambil bagian penting dari epsidoe perjuangan dalam upaya mencapai kemerdekaan.
3. Organisasi-organisasi pada Masa Pergerakan Nasional
3.1 Budi Utomo
Budi Utomo merupakan sebuah organisasi modern pertama kali di Indonesia yang didirikan oleh dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Istilah Budi Utomo berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu bodhi atau budhi, berarti “keterbukaan jiwa”, ”pikiran”, ”kesadaran”, “akal”, atau “pengadilan”. Sementara itu, utomo berasal dari perkataan Jawa: utama, yang dalam bahasa Sansekerta berarti “tingkat pertama” atau “sangat baik” .
dr. Wahidin Sudirohusodo merupakan pembangkit semangat organisasi Budi Utomo. Sebagai lulusan sekolah dokter Jawa di Weltvreden (sesudah tahun 1900 dinamakan STOVIA), merupakan salah satu tokoh pelajar yang berusaha memperjuangkan nasib bangsanya. Wahidin menghimpun beasiswa agar dapat memberikan pendidikan
modern cara Barat kepada golongan priyayi Jawa dengan mendirikan Studie Fonds atau Yayasan Beasiswa. Gerakan pendirian studiefonds disusul dengan berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta. Organisasi ini diketuai oleh dr. Sutomo yang dibantu M. Suraji, M. Saleh, Mas Suwarno, M. Sulaeman, Gunawan dan Gumbreg. Tanggal berdirinya Budi Utomo tersebut sampai sekarang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.
Program utama dari Budi Utomo mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Programnya lebih bersifat sosial disebabkan saat itu belum dimungkinkan didirikannya organisasi politik karena adanya aturan yang ketat dari pihak pemerintah Hindia Belanda. Pada tanggal 3 – 5 Oktober 1908, Budi Utomo mengadakan kongresnya yang pertama di Yogyakarta. Kongres ini berhasil menetapkan tujuan organisasi yaitu: Kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara, terutama dalam memajukan pengajaran, pertanian, peternakan dan dagang, tehnik, industri serta kebudayaan. Sebagai ketua Pengurus Besar yang pertama terpilih R.T Tirtokusumo (Bupati Karang Anyar) dengan wakil ketua dr. Wahidin Sudiro Husodo.
Dalam kongres itu, terdapat kelompok minoritas yang dipimpin dr. Cipto Mangunkusumo yang berusaha memperjuangkan Budi Utomo berubah menjadi partai politik yang berjuang untuk mengangkat rakyat pada umumnya (tidak terbatas hanya golongan priyayi) dan kegiatannya meliputi seluruh Indonesia, tidak hanya Jawa dan Madura saja. Namun pandangan dr. Cipto Mangunkusumo gagal mendapat dukungan bahkan pada tahun 1909 dr. Cipto Mangunkusumo mengundurkan diri dari Budi Utomo kemudian bergabung dengan Indische Partij.
Setelah mendapat persetujuan dari pemerintah Kolonial Belanda, Budi Utomo pada tahun 1909 diberi status sebagai organisasi yang berbadan hukum sehingga diharapkan organisasi pertama di Indonesia ini dapat melakukan aktivitasnya secara leluasa. Gubernur Jenderal van Heutsz menyambut Budi Utomo sebagai bagian keberhasilan dari pelaksanaan politik etis. Dengan demikian, BU tumbuh menjadi organisasi yang moderat, kooperatif terhadap pemerintah Hindia Belanda.
Pada perkembangannya BU mengalami stagnasi, aktivitasnya hanya terbatas pada penerbitan majalah Goeroe Desa dan beberapa petisi yang ditujukan kepada pemerintah Hindia Belanda dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Kelambanan aktivitas BU disebabkan para pengurus atau pemimpin mereka berstatus sebagai pegawai atau bekas pegawai pemerintah, sehingga mereka takut bertindak dan lemah dalam gerakan kebangsaan. Di samping itu, BU kekurangan dana dan pemimpin yang dinamis.
Pada tahun 1912 R.T Tirtokusumo berhenti sebagai ketua digantikan oleh Pangeran Noto Dirodjo, putra dari Paku Alam V yang berusaha mengejar ketertinggalan organisasi itu dalam aktivitasnya. Ketua baru tidak banyak membawa perubahan. Hasil-hasil yang dicapai antara lain perbaikan pengajaran di daerah Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta, serta mendirikan organisasi dana belajar Darmoworo.
Peran BU semakin memudar seiring berdirinya organsasi yang lebih aktif dan penting bagi pribumi. Beberapa di antaranya bersifat keagamaan, kebudayaan dan pendidikan serta organisasi yang bersifat politik. Organisasi baru tersebut antara lain: Sarekat Islam, Indische Partij, dan Muhammadiyah. Dengan munculnya organisasi-organisasi baru tersebut menyebabkan BU mengalami kemunduran. BU tidak bergerak dalam bidang keagamaan dan politik sehingga anggota yang merasa tidak puas dengan BU keluar dari organisasi itu dan masuk ke organisasi baru yang dianggap lebih sesuai.
Keadaan yang demikian menjadikan BU berubah haluan ke arah politik. Hal ini dapat dibuktikan dengan peristiwa sebagai berikut:
a. Dalam rapat umum BU di Bandung tanggal 5 dan 6 Agustus 1915 menetapkan mosi, agar dibentuk milisi bagi bangsa Indonesia namun melalui persetujuan parlemen. Pembentukan milisi berhubungan dengan meletusnya Perang Dunia I tahun 1914.
b. BU menjadi bagian dalam Komite “Indie Weerbaar” yaitu misi ke Negeri Belanda dalam rangka untuk pertahanan Hindia Belanda. Meski undang-undang wajib militer atau pembentukan suatu milisi gagal dipenuhi pemerintah Belanda, ternyata parlemen Belanda menyetujui pembentukan Volksraad (Dewan Rakyat) sebagai Hindia
Belanda. BU segera membentuk sebuah Komite Nasional untuk menghadapi pemilihan anggota Volksraad meskipun demikian Komite Nasional ini tidak dapat berjalan sesuai harapan.
Selanjutnya dr. Sutomo yang tidak puas dengan BU pada tahun 1924 mendirikan Indonesische Studieclub di Surabaya. Penyebabnya adalah asas “Kebangsaan Jawa” dari BU sudah tidak relevan dengan perkembangan rasa kebangsaan yang menuju pada sifat nasional. Indonesische Studieclub ini pada perkembangannya menjadi Persatuan Bangsa Indonesia. Pada konggres BU tahun 1923 diusulkan adanya asas non kooperatif sebagai asas perjuangan namun ditolak oleh sebagian peserta konggres.
Pada tahun 1927 BU masuk dalam PPPKI (Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia) yang dipelopori Ir. Sukarno. Meskipun demikian, BU tetap eksis dengan asas kooperatifnya. Pada tahun 1928 BU menambah asas perjuangannya yaitu: ikut berusaha untuk melaksanakan cita-cita persatuan Indonesia. Hal ini sebagai isyarat bahwa BU menuju kehidupan yang lebih luas tidak hanya Jawa dan Madura namun meliputi seluruh Indonesia. Usaha ini diteruskan dengan mengadakan fusi dengan PBI (Persatuan Bangsa Indonesia) suatu partai pimpinan dr. Sutomo. Fusi ini terjadi pada tahun 1935, hasil fusi melahirkan Parindra (Partai Indonesia Raya), sehingga berakhirlah riwayat BU sebagai organisasi pergerakan pertama di Indonesia.
3.2 Sarekat Islam (SI)
Tiga tahun setelah berdirinya Budi Utomo, pada tahun 1911 berdirilah organisasi yang disebut Sarekat Dagang Islam. Latar belakang ekonomis perkumpulan ini sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi pedagang orang-orang Cina. Hal ini juga sebagai isyarat bahwa golongan muslim sudah saatnya menunjukkan kemampuannya. Atas prakarsa K.H. Samanhudi seorang saudagar batik dari Laweyan–Solo berdirilah sebuah organisasi yang pada awalnya anggotanya para pedagang batik di kota Solo. Tujuannya untuk memperkuat persatuan sesama pedagang batik dalam menghadapi persaingan dengan pedagang Cina yang menjadi agen-agen bahan-bahan batik. Para pengusaha tersebut umumnya
beragama Islam sehingga organisasi tersebut bernama Sarekat Dagang Islam.
Sarekat Dagang Islam mengalami kemajuan pesat karena dapat meng-akomodasi kepentingan rakyat biasa. Oleh sebab itu, organisasi ini menjadi lambang persatuan bagi masyarakat yang tidak suka dengan orang-orang Cina, pejabat-pejabat priyayi dan orang-orang Belanda. Di Solo, gerakan yang bercorak nasionalistis, demokratis, religius, dan ekonomis ini berdampak pada permusuhan antara rakyat biasa dengan kaum pedagang Cina, sehingga sering terjadi bentrok di antara mereka. Pemerintah Hindia Belanda semakin khawatir dengan gerakan yang bersifat radikal ini karena berpotensi menjadi gerakan melawan pemerintah. Hal ini menyebabkan Sarekat Dagang Islam pada tanggal 12 Agustus 1912 diskors oleh residen Surakarta dengan larangan untuk menerima anggota baru dan larangan mengadakan rapat. Karena tidak ada bukti untuk melakukan gerakan anti pemerintah maka tanggal 26 Agustus 1912 skors tersebut dicabut.
Atas usul dari H.O.S Cokroaminoto pada tanggal 10 September 1912 Sarekat Dagang Islam berubah menjadi Sarekat Islam. K.H Samanhudi diangkat sebagai ketua Pengurus Besar SI yang pertama dan H.O.S Cokroaminoto sebagai komisaris. Setelah menjadi SI sifat gerakan menjadi lebih luas karena tidak dibatasi keanggotaannya pada kaum pedagang saja. Dalam Anggaran Dasar tertanggal 10 September 1912, tujuan perkumpulan ini diperluas:
a. Memajukan perdagangan;
b. Memberi pertolongan kepada anggota yang mengalami kesukaran (semacam usaha koperasi);
c. Memajukan kecerdasan rakyat dan hidup menurut perintah agama; dan
d. Memajukan agama Islam serta menghilangkan faham- faham yang keliru tentang agama Islam.
Program yang baru tersebut masih mempertahankan tujuan lama yaitu dalam bidang perdagangan namun tampak terlihat perluasan ruang gerak yang tidak membatasi pada keanggotaan para pedagang tetapi
terbuka bagi semua masyarakat. Tujuan politik tidak tercantumkan karena pemerintah masih melarang adanya partai politik. Perluasan keanggotaan tersebut menyebabkan dalam waktu relatif singkat keanggotaan SI meningkat drastis. Gubernur Jenderal Idenburg dengan hati-hati mendukung SI dan pada tahun 1913 Idenburg memberi pengakuan resmi kepada SI meski banyak pejabat Hindia Belanda menentang kebijakannya.
SI mengadakan kongres I di Solo pada tanggal 26 Januari 1913. Konggres yang dipimpin oleh H.O.S Cokroaminoto antara lain mejelaskan bahwa SI bukan sebagai partai politik dan tidak beraksi untuk melakukan pergerakan secara radikal melawan pemerintah Hindia Belanda. Meskipun demikian, asas Islam yang dijadikan prinsip organisasi menjadikan SI sebagai simbol persatuan rakyat yang mayoritas memeluk Islam serta adanya kemauan untuk mempertinggi martabat atau derajat rakyat. Cabang-cabang SI telah tersebar di seluruh pulau Jawa dengan jumlah anggota yang sangat banyak.
Kongres SI II diadakan di Solo tahun 1914, yang memutuskan antara lain bahwa keanggotaan SI terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia dan membatasi keanggotaan dari golongan pagawai Pangreh Praja. Tindakan ini sebagai cara untuk memperkuat identitas dan citra bahwa SI sebagai organisasi rakyat. Pemerintah Hindia Belanda tidak suka melihat kekuatan SI yang begitu besar dan bersikap berani. Untuk membatasi kekuatan SI, pemerintah menetapkan peraturan pada tanggal 30 Juni 1913 bahwa cabang-cabang SI harus bersikap otonom atau mandiri untuk daerahnya masing-masing. Setelah terbentuk SI daerah berjumlah lebih dari 50 cabang, pada tahun 1915 SI mendirikan CSI (Central Sarekat Islam) di Surabaya. Tujuan didirikannya CSI adalah dalam rangka memajukan dan membantu SI di daerah serta mengadakan hubungan antara cabang-cabang SI.
Kongres III SI diadakan di kota Bandung pada tanggal 17-24 Juni 1916. Konggres yang dipimpin H.O.S Cokroaminoto tersebut bernama Kongres Nasional Sarekat Islam pertama, yang dihadiri hampir 80 SI daerah. Dicantum-kannya kata “nasional” dalam kongres tersebut dimaksudkan, bahwa SI menuju ke arah persatuan yang teguh dan semua golongan atau tingkatan masyarakat merasa sebagai satu bangsa.
Kongres Nasional SI kedua dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 20 – 27 Oktober 1917. Dalam kongres tersebut menyetujui bahwa CSI tetap dalam garis parlementer-evolusioner meskipun lebih berani bersikap kritis terhadap pemerintah. Pada tahun 1918, SI mengirimkan wakilnya ke Volksraad yaitu Abdul Muis (dipilih) dan H.O.S Cokroaminoto (diangkat). Dalam sidang Volksraad, H.O.S Cokroaminoto mengusulkan agar lembaga tersebut menuju pada status dan fungsi parlemen yang sesungguhnya.
3.3 Indische Partij (IP)
IP didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 oleh Tiga Serangkai yaitu E.F.E Douwes Dekker (Danudirjo Setyabudi), dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara). Organisasi yang bercorak politik ini juga berusaha menggantikan Indische Bond yang merupakan wadah bagi kaum Indo dan Eropa di Indonesia yang didirikan pada tahun 1898. Penggagas IP adalah Douwes Dekker, seorang Indo – Belanda yang mengamati adanya keganjilan-keganjilan dalam masyarakat kolonial, khususnya diskriminasi antara keturunan Belanda asli dengan kaum Indo. Ia juga memperluas pandangannya untuk peduli dengan nasib masyarakat Indonesia yang masih hidup dalam belenggu aturan kolonialis. Melalui tulisan-tulisan para tokoh IP dalam majalah Het Tijdschrift dan surat kabar De Express, mereka menyampaikan pemikiran-pemikirannya. Mereka berusaha menyadarkan golongan Indo dan pribumi, bahwa masa depan mereka terancam oleh bahaya yang sama yaitu eksploitasi kolonial. Untuk melancarkan aksi-aksi perlawanan terhadap kolonial tersebut, mereka mendirikan Indische Partij.
IP terbuka bagi semua golongan sehingga keanggotaannya meliputi kaum pribumi, bangsa Eropa yang tinggal di Hindia Belanda, Indo-Belanda, keturunan Cina dan Arab serta lainnya. Tujuan IP adalah: “Indie’ merdeka, dengan dasar “Nasional Indische” melalui semboyan “Indie untuk Indiers” berusaha mem-bangun rasa cinta tanah air serta bersama-sama memajukan tanah air untuk menyiapkan kemerdekaan. IP berdiri berdasarkan nasionalisme yang luas menuju kemerdekaan Indonesia yang mengakomodasi semua orang pribumi, Belanda, keturunan Cina dan Arab serta lainnya. Namun pemerintah Hindia
Belanda bersikap tegas terhadap IP. Permohonan yang diajukan kepada Gubernur Jenderal agar IP mendapat pengakuan sebagai badan hukum pada tanggal 4 Maret 1913 ditolak dengan alasan bahwa organisasi tersebut berdasarkan politik dan mengancam keamanan Hindia Belanda. Bahkan pemerintah tetap menganggap IP sebagai partai terlarang.
Pada peringatan ulang tahun ke-100 kemerdekaan Belanda dari penjajah-an Perancis, di Bandung dibentuk Komite Bumiputra. Komite ini mengirim telegram kepada Ratu Belanda yang berisi antara lain permintaan dibentuknya majelis perwakilan rakyat yang sejati serta adanya kebebasan berpendapat di daerah jajahan. Salah seorang tokoh Komite Bumiputra yaitu Suwardi Suryaningrat, menulis sebuah artikel yang berjudul “Als ik een Nederlander was” (Seandainya Saya Seorang Belanda), yang berisi sindiran tajam terhadap ketidakadilan di daerah jajahan. Adanya sesuatu yang ironis, di saat Belanda akan merayakan kebebasannya dari penjajah Perancis dilain pihak tenyata Belanda menjajah bangsa Indonesia. Kegiatan Komite ini dianggap oleh Belanda sebagai aktivitas yang membahayakan sehingga pada tahun 1913 ketiga tokoh IP dijatuhi hukuman pengasingan di negeri Belanda. Saat di Belanda, mereka aktif dalam perkumpulan Perhimpunan Indonesia.
Dengan pengasingan tokoh-tokoh utama IP membawa pengaruh terhadap aktivitas organisasi tersebut sehingga para pengikutnya bubar. Namun propaganda IP tentang “Nasionalisme Indonesia” dan kemerdekaan menjadi bagian dari semangat bangsa di kemudian hari, terutama dalam organisasi-organisasi setelah IP.
3.4 Muhammadiyah
Muhammadiyah merupakan organisasi Islam modern yang berdiri di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1918 dan didirikan oleh tokoh agama K.H Ahmad Dahlan. Pada awalnya, K.H Ahmad Dahlan masuk dalam organisasi Budi Utomo dengan harapan dapat memberikan pemikiran Islam pembaharuan kepada anggota organisasi tersebut, namun cara tersebut kurang efektif sehingga ia mendirikan organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah mencurahkan kegiatannya pada usaha-usaha pendidikan serta kesejahteraan. Dalam program dakwahnya berusaha menghapus bentuk-bentuk pemikiran dan pelaksanaan Islam yang dihubungkan dengan hal-hal mistik atau takhayul. Ide pembaharuan K.H Ahmad Dahlan dipengaruhi gerakan pembaharuan di Arab saat ia menuntut ilmu agama di sana.
Faktor lain yang mendorong berdirinya Muhammadiyah adalah tertinggalnya pendidikan yang dapat menyeimbangkan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Pendidikan agama secara tradisional memfokuskan pada pendidikan di pondok pesantren yang hanya mempelajari ilmu agama sehingga berdampak pada tertinggalnya masyarakat kepada ilmu-ilmu umum. Muhammadiyah berusaha mengembangkan kedua ilmu tersebut sehingga pendidikan umum di Indonesia juga tidak tertinggal dibanding sistem pendidikan Belanda di Indonesia.
Muhammadiyah juga sering mengritik kebiasaan-kebiasaan dalam adat Jawa yang dicampur dengan ajaran Islam namun menyimpang dari ajaran Islam. Hal ini menyebabkan Muhammadiyah sering mengalami konflik dengan komunitas agama Islam di Jawa. Muhammadiyah berusaha menjaga jarak dengan urusan politik praktis namun tidak menentang politik. Hal ini dibuktikan para anggotanya dengan leluasa diijinkan masuk dalam organisasi politik.
Dengan jumlah anggota yang terus meningkat, organisasi itu berhasil mendirikan berbagai usaha seperti rumah sakit, panti asuhan, sekolahan dan lain-lain yang sampai sekarang masih tetap eksis. Untuk kepentingan tersebut didirikanlah rumah sakit dengan diawali dibangunnya PKU (Pertolongan Kesengsaraan Umum) pada tahun 1923. PKU kemudian berubah menjadi Pembina Kesejahteraan Umat. Muhammadiyah juga mengembangkan perkumpulan kepanduan (pramuka) yaitu Hisbul Wathon atau HW. Selanjutnya dikembangkan pula organisasi otonom Muhammadiyah sebagai penunjang dari organisasi tersebut seperti Pemuda Muhammadiyah, Aisyiah, dan Nasyiatul Aisyiah.
3.5 Nahdatul Ulama
NU didirikan oleh para kiai tradisional yang merasa terancam dengan berkembangnya Islam reformis di Indonesia. Di samping itu, para kiai tradisional mengganggap bahwa gerakan Islam pembaharu di Indonesia yang dipelopori Muhammadiyah terlalu moderat dan terbuka terhadap nilai-nilai budaya Barat. Sikap Muhammadiyah tersebut menyebabkan para kiai tradisional yang biasanya dalam komunitas pondok pesantren mempertimbangkan untuk membuat suatu wadah organisasi yakni Nahdatul Ulama (NU).
Para ulama (seperti K.H. Hasyim Asy’ari, K.H. Abdul Wahab Khasbullah, K.H. Bisri Syamsuri, K.H. Mas Alwi dan K.H. Ridwan) mendirikan NU pada tanggal 31 Januari 1926 dalam sebuah pertemuan di Surabaya. Rapat di rumah K.H. Wahab Khasbullah tersebut dianggap sebagai pembentukan NU, dipimpin oleh K.H. Hasyim Asy’ari. Pembentukan kepengurusan NU terdiri atas unsur ulama dan non-ulama, tetapi unsur ulamanya lebih dominan. Para ulama umumnya adalah pemimpin pondok pesantren sementara non-ulama berprofesi sebagai tuan tanah, pedagang, dan lain-lain. Mereka yang non-ulama diberi posisi di badan eksekutif (Tanfidziah), sementara para ulama menjadi badan legislatif (Syuriah). Secara teoritis, Tanfidziah bertanggung jawab kepada Syuriyah. K.H. Hasyim Asy’ari menjabat Ketua (Rois) syuriyah sampai akhir hayatnya, sementara K.H. Wahan Khasbullah sebagai Sekretaris Syuriah.
Basis masa terkuat NU berada di Jawa Timur dan Jawa Tengah, terutama di lingkungan pedesaan. Anggaran dasar NU yang pertama dibuat pada Muktamar ke-3 pada tanggal 8 Oktober 1928. Format anggaran dasarnya sesuai dengan undang-undang perhimpunan Belanda sebagai strategi agar pemerintah Hindia Belanda mengakuinya sebagai organisasi yang sah. Atas dasar hal tersebut, NU diberi status sebagai organisasi yang berbadan hukum pada bulan Februari 1930. Dalam anggaran dasar disebutkan bahwa tujuan NU adalah mengembangkan ajaran-ajaran Islam Ahlussunah wal Jamaah dan melindungi-nya dari penyimpangan kaum pembaharu dan modernis.
Anggaran dasar NU berupaya melindungi Islam tradisional dari gagasan dan ide kaum pembaharu. Namun tidak semua anggaran dasar NU menolak terhadap pemikiran kaum pembaharu. Hal ini dibuktikan dengan dukungannya kepada pengembangan pendidikan dan kreasi kerja yang terkait dengan organisasi modern Muhammadiyah. Prioritas program dalam anggaran dasar NU menunjukkan bahwa organisasi ini lebih bersifat sosial – keagamaan. Pada tahun 1937, NU bergabung dengan MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia) sebagai bentuk kerja sama antarelemen-elemen Islam untuk menghadapi tantangan dari luar, yaitu ancaman pasukan Jepang yang mulai bersikap ekspansif.
3.6. Perhimpunan Indonesia (PI)
Kemunculan organisasi di tanah air membuat para pemuda Indonesia yang bermukim di negeri Belanda ingin ikut berperan dengan mendirikan sebuah perkumpulan. Perkumpulan itu dinamakan Indische Vereeniging yang artinya “Perhimpunan Hindia” pada tanggal 25 Oktober 1908 dengan pendirinya antara lain Sutan Kasayangan dan Notosuroto. Pada awalnya organisasi ini tidak bertujuan untuk perjuangan politik namun pada upaya memperhatikan kepenting-an bersama dari penduduk Hindia Belanda yang ada di negeri Belanda. Setelah berakhirnya Perang Dunia I di Eropa, semangat nasionalisme berkembang di kalangan pemimpin Indische Vereeniging. Tujuan organisasi ini adalah:
a. Mengusahakan suatu pemerintahan untuk Indonesia, yang bertanggung jawab terhadap rakyat Indonesia.
b. Kemerdekaan harus dicapai oleh orang-orang Indonesia sendiri tanpa bantuan apapun.
c. Persatuan nasional harus dipupuk, segala macam perpecahan harus dihindarkan agar tujuan perjuangan segera tercapai.
Pada tanggal 1 Maret 1916 diterbitkan majalah “Hindia Putera” yang merupakan alat penghubung para anggota Indische Vereeniging. Pada tahun 1922 nama Indische Vereeniging diubah menjadi “Indonesche Vereeniging” yang berarti Perhimpunan Indonesia. Perubahan ini juga bermakna pada perubahan kegiatan organisasi yang tidak semata–mata bersifat sosial tetapi juga politik. Pada tahun 1924 tujuan dari Perhimpunan Indonesia dengan tegas mencantumkan ”Kemerdekaan Indonesia”. Propaganda tentang kemerdekaan tersebut antara lain melalui majalah “Indonesia Merdeka” yang sebelumnya bernama “Hindia Putera”.
Semakin bertambahnya mahasiswa Indonesia yang menuntut ilmu di negeri Belanda maka kekuatan PI bertambah besar. Kedatangan tokoh-tokoh Indische Partij yang dieksternir ke negeri Belanda pada tahun 1913 seperti Tjipto Mangunkusumo dan Soewardi Soeryaningrat sangat menguntungkan perkembangan PI. Pada tahun 1925 dibuat anggaran dasar yang baru yang merupakan penegasan yang lebih jelas dari perjuangan PI. Di dalamnya disebutkan bahwa kemerdekaan penuh bagi bangsa Indonesia dapat diperoleh dengan aksi bersama seluruh kaum nasionalis dan berdasarkan kekuatan sendiri. Dalam konggres ke-6 Liga Demokrasi Internasional untuk Perdamaian pada bulan Agustus 1926 di Paris Perancis, Muhammad Hatta yang mewakili PI dengan tegas menyatakan tuntutan untuk kemerdekaan Indonesia. PI juga ikut ambil bagian dalam kongres Anti Kolonial (Liga Anti Kolonial) pada bulan Pebruari 1927 di Brussel Belgia. Delegasi Indonesia yang dipimpin Muhammad Hatta menuntut agar menghapus kolonialisme di Indonesia serta melepaskan tokoh-tokoh Indonesia yang ditawan.
Kegiatan PI di tingkat internasional dianggap merugikan pemerintah Belanda sehingga muncul reaksi keras. Para tokoh PI dituduh telah menghasut untuk melakukan pemberontakan sehingga pada tanggal 10 Juni 1927 empat tokoh PI yaitu Muhammad Hatta, Nazir Pamuncak, Ali Sastroamidjojo, dan Abdulmajid Joyodiningrat ditahan namun mereka dibebaskan karena tidak adanya bukti yang lengkap berkaitan dengan tuduhan dari pemerintah Belanda. Gerakan PI mempengaruhi organisasi pergerakan di Indonesia sehingga nanti lahir partai-partai atau organisasi yang bersikap radikal terhadap kolonialisme seperti PNI dan lainnya.
3.7 Partai Komunis Indonesia (PKI)
Pada tanggal 4 Mei 1914 di Semarang berdiri sebuah organisasi yang bernama Indische Social Democratische Vereeniging (ISDV). Pendirinya adalah orang Belanda yang berfaham komunis, yaitu H.J.F.M. Sneevliet bersama J.A. Brandsteder, H.W.Dekker dan P. Bergsma. Organisasi ini tidak mendapat sambutan dari rakyat sehingga namanya kemudian diubah menjadi Partai Komunis Hindia tanggal 20 Mei 1920. Kemudian bulan Desember 1920 diubah menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI) oleh Semaun (ketua), Darsono (wakil ketua), dan Bergsma (sekretaris). Untuk menarik minat masyarakat agar mau masuk dalam organisasi ini dilakukan penyusupan ke organisasi-organisasi yang sudah ada, serta melakukan propaganda yang menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran.
Organisasi ini melakukan kegiatan pemberontakan pada pemerintah Belanda. Namun pemberontakan yang kurang persiapan tersebut dapat dipatahkan Belanda. Pemberontakan PKI tahun 1926-1927 menyebabkan PKI dianggap sebagai partai terlarang oleh pemerintah dan segala bentuk pergerakan ditekan oleh kolonial.
3.8 Partai Nasional Indonesia (PNI)
Setelah PKI dianggap sebagai partai terlarang oleh pemerintah kolonial, dirasa perlu adanya organisasi baru untuk menyalurkan aspirasi masyarakat yang sulit ditampung oleh organisasi atau partai politik yang telah ada. Pengambil inisiatif gerakan ini adalah Ir. Sukarno yang pada tahun 1925 mendirikan Algemeene Studie Club di Bandung. Perkumpulan ini yang di dalamnya terdapat mantan aktivis Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda yang telah kembali ke Indonesia, menempuh jalan non-kooperasi atau tidak bersedia untuk bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Pada tanggal 4 Juli 1927 atas inisiatif Algemeene Studie Club diadakan rapat untuk mendirikan Partai Nasional Indonesia yang dihadiri oleh Ir. Sukarno, Cipto Mangunkusumo, Sujadi, Iskaq Cokrohadisuryo, Budiarto, dan Sunario. Dalam rapat tersebut, Cipto Mangunkusumo tidak setuju dengan pembentukan partai baru sebab PKI baru saja ditindak oleh pemerintah akibat melakukan pemberontakan.
Dalam anggaran dasarnya, PNI menyatakan bahwa tujuan PNI adalah bekerja untuk kemerdekaan Indonesia. Tujuan ini akan dicapai dengan asas “kepercayaan pada diri sendiri”, artinya memperbaiki keadaan politik, ekonomi, dan sosial dengan kekuatan sendiri antara lain dengan mendirikan sekolah-sekolah, poliklinik, bank nasional, perkumpulan koperasi, dan lain-lain. Hal ini berarti sikap PNI adalah non-kooperasi dengan pemerintah Hindia Belanda (Notosusanto, 1975: 215). PNI menolak bergabung dengan dewan-dewan yang dibentuk pemerintah seperti Volksraad (Dewan Rakyat), Gemeenteraden (Dewan-dewan kotapraja), Provincieraden (Dewan-dewan propinsi) atau
Regentschapsraden (Dewan-dewan kabupaten) serta lainnya (Sagimun MD, 1989: 93).
PNI mengganggap bahwa lahirnya partai politik tersebut sebagai awal lahirnya nasionalisme Indonesia murni yang memperjuangkan kemerdekaan atas kemauan dan kekuatan sendiri sehingga berbeda dengan organisasi politik perintis sebelumnya yaitu Indishe Partij yang dipimpin oleh Douwes Dekker. Perbedaan mendasar antara asas kebangsaan atau nasionalisme dari IP dengan PNI adalah:
a. Nasionalisme yang dianut IP berasas “Indisch Nastionalisme”, yang menyatakan bahwa tanah air Indonesia bukan hanya milik orang Indonesia asli tapi juga orang-orang Indo atau peranakan Belanda, perananakan Cina, dan lain-lain yang lahir dan merasa memiliki Indonesia. Nasionalisme IP berasaskan kebudayaan Barat yang disesuaikan dengan kebudayaan pribumi. Dan perjuangan IP lebih mengutamakan pada nasib atau keadaan kaum Indo-Belanda meskipun juga memperhatikan nasib kaum pribumi.
b. Nasionalisme PNI berasaskan nasionalisme murni serta berdasarkan kebudayaan asli Indonesia meski bersedia menerima unsur-unsur budaya asing yang dapat memajukan kebudayaan sendiri (Sagimun MD, 1989:95).
Tujuan utama PNI adalah untuk mencapai kemerdekaan Indonesia dengan mempersatukan seluruh semangat kebangsaan rakyat Indonesia menjadi satu kekuatan nasional. Nasionalisme itu dikenal sebagai Trilogi PNI yaitu:
a. Nationale geest (jiwa atau semangat nasional)
b. Nationale wil (kemauan atau kehendak nasional)
c. Nationale daad (perbuatan nasional)
Keanggotaan PNI adalah warga pribumi atau Indonesia asli yang minimal berusia 18 tahun. Sedangkan warga keturunan (Cina, Arab, Indo-Belanda dll) hanya dapat diterima sebagai anggota luar biasa. PNI semakin berpengaruh dengan gaya kepemimpinan Sukarno yang mendasarkan perjuangannya pada asas Marhaenisme (sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi). Marhaenisme sebagai istilah yang diciptakan Sukarno merupakan ideologi kerakyatan yang mencita-citakan terbentuknya
masyarakat sejahtera secara merata. Sosio-nasionalisme adalah nasionalisme yang berperikemanusiaan sedangkan sosio-demokrasi adalah demokrasi yang menuju pada kesejahteraan sosial, kesejahteraan seluruh bangsa.
Cita-cita persatuan yang sering ditekankan dalam rapat-rapat umum PNI, dalam waktu relatif singkat dapat terwujud. Dalam rapat umum di Bandung tanggal 17-18 Desember 1927 beberapa organisasi dan partai politik seperti PNI, Partai Sarekat Islam, Budi Utomo, Pasundan, Sumatrabond, Kaum Betawi, dan Algeemene Studieclub sepakat untuk mendirikan suatu federasi PPPKI (Permufakatan Perhimpunan–Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia).
Pada rapat PNI di Bandung tanggal 24-26 Maret 1928 disusun program asas dan daftar usaha yang merupakan anggaran dasar PNI yang kemudian disahkan pada kongres PNI I di Surabaya pada tanggal 27-30 Mei 1928. Program asas tersebut mengemukakan bahwa perubahan-perubahan struktur masyarakat Belanda pada abad XVI yang membawa kebutuhan-kebutuhan ekonomi baru, menyebabkan timbulnya imperalisme Belanda. Dengan imperalisme ini, Indonesia dijadikan tempat mengambil bahan mentah, pasar untuk hasil industrinya dan tempat penanaman modal. Hal ini merusak struktur sosial, ekonomi dan politik bangsa Indonesia dan menghambat usaha untuk memperbaikinya. Syarat utama memperbaiki susunan masyarakat Indonesia adalah kemerdekaan politik. Karena alasan-alasan ekonomi dan sosial maka Belanda tidak bersedia meninggalkan tanah jajahannya (Notosusanto, 1975:216).
Dalam daftar usaha atau rencana kerja, PNI mencantumkan usaha-usaha diberbagai aspek kehidupan. Pada kongres PNI I di Surabaya tangal 27-30 Mei 1928, berhasil mengesahkan anggaran dasar, program asas dan rencana kerja PNI. Kongres tersebut juga sepakat memilih Ir. Sukarno sebagai ketua Pengurus Besar PNI dan Mr. Sartono sebagai bendahara. PNI juga berperan dalam mendukung gerakan pemuda. Hal ini dibuktikan dengan dukungannya terhadap terlaksananya Kongres Pemuda II yang menghasilkan Sumpah Pemuda.
Pada tanggal 18-20 Mei 1929 dilaksanakan Kongres PNI II di Jakarta, dengan keputusan antara lain:
a. Bidang ekonomi dan sosial, dengan mendukung berkembangnya Bank Nasional Indonesia, mendirikan koperasi, studiefond, serikat-serikat kerja, mendirikan sekolah, dan rumah sakit.
b. Bidang politik, mengadakan hubungan dengan Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda dan menunjuk PI sebagai wakil PPPKI di luar negeri.
Gerakan dan kegiatan PNI menimbulkan reaksi dari pihak pemerintah yang dianggap akan membahayakan posisi pemerintah Hindia Belanda. Bahkan beredar isu jika PNI bersiap mengadakan pemberontakan melawan pemerintah Hindia Belanda. Pada tanggal 29 Desember 1929, Ir. Sukarno ditangkap oleh pihak keamanan Belanda di Yogyakarta kemudian dibawa ke Bandung. Sementara itu, para anggota atau pengurus juga ditangkap. Empat tokoh PNI yaitu Ir. Sukarno, Gatot Mangkuprojo, Maskun Sumadireja, dan Supriadinata diajukan ke pengadilan negeri di Bandung. Namun sikap pemerintah Belanda yang reaksioner terhadap tokoh PNI mendapat kritik tajam para anggota Volksraad. Anggota Fraksi Nasional di Volksraad yaitu Muhammad Husni Tamrin berpendapat bahwa tindakan pemerintah tidak dapat dipertanggungjawabkan dan pemerintah telah berlaku tidak bijaksana dan tidak adil dalam menghadapi pergerakan rakyat Indonesia (Sagimun, 1989: 107).
Putusan hukuman terhadap toloh-tokoh PNI tersebut dijatuhkan pada tanggal 22 Desember 1930 yang dikukuhkan oleh Raad van Justitie Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 17 April 1931. Keputusan tersebut adalah sebagai berikut:
a. Ir. Sukarno selaku Ketua Pengurus Besar PNI dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun;
b. Gatot Mangkupraja, selaku Sekretaris II Pengurus Besar PNI dijatuh hukuman 2 tahun;
c. Maskun Sumadireja, selaku Sekretaris II PNI Cabang Bandung dijatuhi hukuman penjara 1 tahun delapan bulan; dan
d. Suprianata, selaku anggota PNI Cabang Bandung dijatuhi hukuman 1 tahun 8 bulan.
Dalam pembelaannya atau pledoi, Sukarno membacakan dalam bahasa Belanda yang berjudul “Indonesia klaagt aan”, artinya Indonesia Menggugat. Pledoi tersebut dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa karena secara ilmiah mengecam sistem dan cara pemerintah Belanda dalam menindas rakyat Indonesia. Namun pemerintah tetap melakukan tekanan terhadap PNI dan menganggap PNI sebagai partai terlarang yang bertujuan melakukan kegiatan makar terhadap pemerintah. Akhirnya PNI menyatakan membubarkan diri sebagai organisasi atau partai politik.
3.9 Organisasi-Organisasi Wanita
Menjelang awal abad ke-20, terjadilah perubahan-perubahan di masyarakat Indonesia yang disebabkan terbukanya negeri ini dari masalah perekonomian. Dimulai dengan perubahan cara pandang penduduk pribumi sehingga selanjutnya muncul gagasan kemajuan. Gagasan kemajuan ini sebagai dampak dari pengaruh dan pemikiran pokok R.A Kartini (1879-1904), yang tercermin dalam surat-surat pribadinya yang diterbitkan pada tahun 1912 dengan judul Door duisternis tot licht (Habis Gelap Terbitlah Terang). Penerbitan buku ini menimbulkan semangat dan simpati mengenai gerakan emansipasi wanita di Indonesia bahkan negeri-negeri lain (Notosusanto, 1975: 243).
Pada tahun 1904 di Jawa Barat berdiri sekolah yang dipelopori oleh Raden Dewi Sartika (1884-1947). Semula sekolah tersebut bernama Sekolah Istri dan kemudian menjadi Keutamaan Istri.
Pada tahun 1912 di Jakarta lahir organisasi wanita yang bernama “Puteri Mardika” dengan dibantu organisasi Budi Utomo. Tujuan berdirinya Putri Mardika memajukan pendidikan untuk kaum wanita serta mempertinggi sikap untuk “merdeka” atau emansipasi. ”Keutamaan Istri” yang dirintis Dewi Sartika bertujuan mendirikan sekolah-sekolah perempuan seperti di Tasikmalaya (1913), Sumedang (1916), Cianjur (1916), Ciamis (1917), dan Cicurug (1918). Perkumpukan Kartinifonds (Dana Kartini) berdiri tahun 1912 oleh seorang penganjur politik etis yaitu Tuan dan Nyonya C. Th. Van Deventer yang mendirikan sekolah-sekolah Kartini di Semarang, Madiun, Malang, Cirebon, dan lain-lain.
Corak pergerakan wanita pada masa awal tersebut sebagai pergerakan perbaikan kedudukan dalam hidup keluarga, perkawinan dan perluasan kecakapan sebagai pemegang rumah tangga dengan jalan menambah lapangan pengajaran, memperbaiki pendidikan serta mempertinggi kecakapan-kecakapan keterampilan wanita yang bersifat khusus. Gerak kemajuan ini dilakukan secara perlahan. Selanjutnya, kaum wanita terjun dalam politik praktis setelah kaum wanita ambil bagian dalam kegiatan Sarekat Islam, PNI serta organisasi politik lainnya.
Setelah terlaksananya Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928, terdapat juga kecenderungan organisasi-organisasi puteri atau kewanitaan untuk bersatu. Dalam Kongres Wanita Indonesia I di Yogyakarta yang dilaksanakan tanggal 22-25 Desember 1928, dihadiri kurang lebih 9 organisasi dihasilkan suatu wadah persatuan wanita yang berbentuk federasi yaitu PPI (Perserikatan Perempuan Indonesia). Dalam kongresnya ke-2 tanggal 28-31 Desember 1930 nama PPI diubah menjadi PPPI (Perserikatan Perhimpunan Isteri Indonesia).
3.10 Organisasi-Organisasi Pemuda
Kota-kota besar di Jawa, terutama Batavia atau Jakarta mempunyai daya tarik tersendiri sehingga pemerintah Hindia Belanda menjadikan kota tersebut sebagai ibu kota Nederlandsche Indie atau Hindia Belanda. Sebagai ibu kota tentunya Jakarta menjadi pusat berbagai aktivitas dalam berbagai bidang termasuk politik, ekonomi, perdagangan, budaya, dan lain-lain. Seiring dengan hal itu, kota Jakarta menjadi tempat dari berbagai daerah di Indonesia untuk mencari penghidupan yang lebih baik sehingga berkumpul berbagai suku bangsa di kota tersebut.
Pada saat nasionalisme Indonesia belum terbentuk, yang ada adalah rasa kebersamaan atau solidaritas berdasarkan kedaerahan atau kesukuan. Nasionalisme regional atau lokal pada kesukuan seperti Jawa, Ambon, Batak, Sunda, dan lainnya akhirnya sebagai salah satu modal munculnya nasionalisme Indonesia.
Setelah lahirnya organisasi Budi Utomo sebagai tonggak awal lahirnya organisasi modern di Indonesia maka organisasi-organisasi lain segera tumbuh, antara lain organisasi kepemudaan yang berdasarkan semangat kedaerahan, seperti:
Trikoro Darmo
Pada tanggal 7 Maret 1915, para pemuda pelajar seperti Satiman, Kadarman, dan Sumardi mendirikan organisasi pemuda Trikoro Darmo, artinya “tiga tujuan mulia”. Tiga tujuan tersebut meliputi Sakti, Budi, dan Bakti. Keanggotaan Trikoro Darmo adalah para pelajar yang berasal dari Jawa dan Madura. Asas dan tujuan Trikoro Darmo adalah:
1) Menimbulkan pertalian di antara pelajar Bumiputera;
2) Menambah pengetahuan umum bagi anggotanya; dan
3) Membangkitkan perasaan terkait dengan bahasa dan Budaya Hindia/ Indonesia
Trikoro Darmo berkembang cukup pesat dengan membuka cabang di berbagai kota di Jawa. Dalam kongres I di kota Solo, 12 Juni 1918 Trikoro Darmo berubah nama menjadi Jong Java yang artinya Pemuda Jawa. Cita-cita Jong Java membina persatuan dan persaudaraan para pemuda pelajar Jawa dan sekitarnya.
Jong Sumatra Bond
Setelah munculnya Jong Java, diikuti organisasi pelajar lainnya yaitu Jong Sumatra Bond di Jakarta pada tanggal 2 Desember 1917. Maksud dan tujuan dari organisasi itu adalah mempererat hubungan dan persaudaraan pelajar-pelajar dari pulau Sumatera. Kongres pertama Jong Sumatera Bond dilakukan di Padang Sumatera Barat pada bulan Juli 1921.
Organisasi Pemuda yang Lain
Kecenderungan terbentuknya organisasi pelajar atau pemuda mempengaruhi pemuda suku bangsa lain untuk mendirikan organisasi kepemudan atau pelajar sehingga muncul Jong Minahasa, Jong Celebes, Jong Batak, Jong Ambon, Jong Betawi, serta lainnya.
1. Sumpah Pemuda
Pada akhirnya muncul dorongan untuk menyatukan wadah perjuangan pemuda menjadi wadah bagi lahirnya semangat nasionalisme Indonesia. Hal ini dipengaruhi adanya organisasi-organisasi sosial dan politik yang bersifat nasional dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia seperti Perhimpunan Indonesia, Indische Partij, PNI, dan lainnya sehingga lahir organisasi pemuda yang berasas kebangsaan seperti Jong Indonesia yang berubah menjadi Pemuda Indonesia dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI). Untuk menindaklanjuti dalam mewujudkan cita-cita perjuangannya, maka diadakan kongres pemuda, yaitu:
a. Kongres Pemuda I
Organisasi-organisasi pemuda dan pelajar yang sudah berazas persatuan bangsa berusaha untuk mempersatukan organisasi-organisasinya dalam suatu gabungan atau fusi. Pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926 di Jakarta dilaksanakan Rapat Besar Pemuda-Pemuda Indonesia (Eerste Indische Jeugd-Congres). Pertemuan ini dalam Sejarah Indonesia dikenal dengan Kongres Pemuda I.
Kongres Pemuda I dihadiri oleh delegasi dari berbagai organisasi atau perkumpulan pemuda di Indonesia seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatra Bond, Jong Batak Bond dan lain-lain. Kongres ini dipimpin oleh Muhammad Tabrani berusaha membentuk perkumpulan pemuda secara tunggal, sebagai badan pusat dengan tujuan:
- Memajukan paham persatuan dan kebangsaan; dan
- Mempererat hubungan antara organisasi pemuda yang ada.
Meski dalam Kongres Pemuda belum terwujud wadah organisasi yang tunggal namun telah memberi perhatian bagi kebangkitan perasaan nasionalisme dan kebangsaan di antara organisasi pemuda serta sebagai langkah menuju kongres pemuda selanjutnya.
b. Kongres Pemuda II
Sebagai tindak lanjut dari Kongres Pemuda I, pada tanggal 23 April 1927 dilaksanakan pertemuan di antara organisasi kepemudaan yang telah ada, dengan hasil merumuskan beberapa keputusan penting seperti:
- Indonesia Merdeka menjadi cita-cita perjuangan seluruh pemuda Indonesia; dan
- Organisasi kepemudaan berdaya upaya menuju persatuan dalam satu organisasi.
Pada bulan Juni 1928 terbentuk Panitia Konggres Pemuda II dengan susunan panitia sebagai berikut:
Ketua : Sugondo Joyopuspito dari PPPI ( Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia)
Waklil Ketua : Joko Marsaid, dari Jong Java
Sekretaris : Muhammad Yamin dari Jong Sumatra Bond
Bendahara : Amir Syarifudin dari Jong Batak Bond
Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober dihadiri oleh perwakilan dari organisasi kepemudaan, unsur partai politik, perwakilan anggota Voklsraad bahkan utusan dari pemerintah Hindia Belanda yaitu Dr. Pijper dan Van der Plas. Suasana cukup tegang karena terdapat dua kepentingan yang saling berlawanan antara para pemuda dengan pihak pemerintah.
Dalam acara itu, W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya serta terdapat keputusan rapat dalam kongres itu yang dikenal dengan Sumpah Pemuda , yaitu:
Pertama
Kami putera dan puteri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.
Kedua
Kami putera dan puteri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia.
Ketiga
Kami putera dan puteri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
Sumpah Pemuda disahkan di Jakarta pada Kongres Pemuda II di Jakarta, organisasi-organisasi kepemudaan belum mempunyai badan fusi untuk menjadi satu di antara organisasi pemuda yang ada. Namun momen tersebut menjadi suatu terobosan bagi perjuangan seluruh rakyat Indonesia dalam wadah Pergerakan nasional Indonesia.